www.AlvinAdam.com

Berita 24 Jawa Tengah

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Pilkada 2018: Bagaimana Lembaga Survei & Konsultan Politik ...

Posted by On 15.59

Pilkada 2018: Bagaimana Lembaga Survei & Konsultan Politik ...

Ibarat kontes idola, para lembaga survei dan konsultan politik bekerja sebagai pelatih bakat di balik layar demi tangga kemenangan.tirto.id - "Pertarungan pemilihan langsung bukan hanya pertarungan antar-partai, tapi pertarungan konsultan politik juga."
Ucapan itu diungkapkan Sunarto Ciptoharjono, Direktur Lingkaran Survei Kebijakan Publik, anak perusahaan Lingkaran Survei Indonesia Network milik Denny JA, terkait reputasi konsultan politik. Sebagai konsultan, tugasnya membantu partai politik serta kandidat kepala daerah dan caleg dalam memetakan kekuatan dan kelemahan menjelang Pilkada maupun Pilpres.
Sebagaimana sejak 2004 ketika presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan lagi oleh para politikus di parlemen, pamor konsultan politik mulai naik dan makin diperhitungkan dalam setiap laga demokrasi elektoral di Indonesia. Selama 14 tahun terakhir setelahnya, Indonesia tel ah menggelar dua kali Pilkada serentakâ€"tahun 2015 dan 2017â€"serta dua kali Pilpresâ€"tahun 2009 dan 2014.
Pada Pilkada 2018, yang akan berlangsung di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota pada 27 Juni nanti, dan selagi KPU di beberapa provinsi mulai melangsungkan tahapan debat antar-kandidat, para tukang politik sesungguhnya menyoroti tiga provinsi gembrotâ€"yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timurâ€"karena hasilnya menjadi rujukan utama dalam peta suara dan kunci kemenangan pada Pilpres 2019.
Baca juga:

  • Debat Perdana Pilgub Jabar: Sedikit Tegang, Banyak Candanya
  • Debat Pilgub Jateng: Saling Cela dari Soal Perut sampai Kartu Tani
  • Saling Sanggah Emil-Puti di Debat I Pilgub Jatim 2018

Sebagai gambaran, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, daftar pemilih tetap mencapai 31,7 juta elektorat, Jawa Tengah ada 27 juta pemilih, dan Jawa Timur ada 30,1 juta pemilih. Tiga wilayah ini menyumbang sekitar 48 persen dari tot al pemilih 2019 yang mencapai sekitar 196 juta pemilih.
Pertarungan konsultan politik terlihat dari sejumlah survei yang mereka rilis pada beberapa pekan lalu.
Baca juga: Saat PDIP, Gerindra, PKS, PAN Berkoalisi dalam Puluhan Pilkada
Hasil survei Charta Politika pada 3-8 Maret lalu, Gus Ipul-Puti memperoleh 44,8 persen suara, sedangkan Khofifah-Emil sebesar 38,1 persen suara. Survei PolMark, yang digelar pada pada 6-11 Februari lalu, juga mengunggulkan Gus Ipul-Puti dengan perolehan 42,7 persen suara dibandingkan Khofifah-Emil sebesar 27,2 persen suara. Sementara hasil survei dari Poltracking Indonesia, yang diadakan pada 6-11 Maret lalu, memenangkan Khofifah-Emil 42,4 persen suara dibandingkan Gus Ipul-Puti 35,8 persen suara.
Baca juga:
  • Survei Charta Politika: Gus Ipul-Puti Ungguli Khofifah-Emil
  • Survei Poltracking: Khofifah-Emil Unggul Dibanding Gus Ipul-Puti

Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika, mengatakan perusah aannya bukanlah konsultan politik untuk Gus Ipul-Puti. Namun, pada 9 April, Yunarto berada di Surabaya. Ia mengatakan baru kembali ke Jakarta pada 11 April. Pada 10 April, KPU Jawa Timur menyelenggarakan debat publik pertama Gus Ipul-Puti vs Khofifah-Emil di gedung Dyandra Convention Center, Surabaya.
Saat ditanya berulang kali, Yunarto berdalih bahwa ia hanya teman Puti sejak dulu. "Bukan konsultan tapi hanya support teman," kata dia, yang dari pekerjaannya sebagai konsultan politik mendudukkannya sebagai Sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).
Baca juga:
  • Unggul di Survei SMRC, Ridwan Kamil-Uu Tetap Waspadai Deddy-Dedi
  • Survei Indo Barometer: Meski Unggul, Elektabilitas Ridwan-Uu Turun
  • LKPI: Elektabilitas Sudrajat-Syaikhu Unggul di Atas Ridwan Kamil

Infografik HL Indepth Lemb   aga Survei

Sistem Kerja Konsultan

Para peracik strategi dinilai ampuh memenangkan klien dalam pesta demokrasi di Indonesia. Misalnya LSI Network. Sebagai lembaga survei merangkap konsultan politik, Denny JA dkk telah memenangkan 3 calon presiden, 33 calon gubernur, dan 60 bupati/walikota di Indonesia.
Catatan pemain lain seperti Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) berhasil membawa Soekarwo-Gus Ipul sebagai Gubernur Jawa Timur, dan Ahmed Zaki Iskandar-Hermansyah menjadi Bupati Kabupaten Tanggerang. Charta Politika sukses membawa Alex Noerdin menjadi Gubernur Sumatera Selatan dan Zumi Zola menjadi Gubernur Jambi.
PolMark berhasil membawa Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI; Voxpol Center sukses membawa Yuswir Arifin menjadi Bupati Sijunjung (Sumatera Barat) dan tim pemenangan Pilkada Sulawesi Tenggara 2017.
Sederet kesuksesan itu menjadi portofolio mereka untuk meyakinkan klien potensial dalam setiap putaran pemilihan kepa la daerah maupun presiden. Sebagaimana hukum dasar berdagang, semakin tinggi postur kandidat yang dimenangkan, semakin mentereng pula nama lembaga konsultan politik bersangkutan.
Baca juga: Membaca Pilgub Jakarta dari Pengalaman Pilpres Amerika
Bagaimana cara kerja mereka?
Pertama-tama, lembaga survei menjaring nama-nama tokoh daerah yang memiliki tingkat keterpilihan atau elektabilitas yang tinggi. Survei pemanasan ini bisa memakai modal awal dari perusahaan atau sang kandidat. Setelah hasilnya diketahui, sang kandidat bisa memilih apakah bersedia memakai jasa konsultan politik atau tidak sama sekali.
Kadangkala hasil survei itu tak dipakai oleh klien. Tetapi, hasilnya bisa dipakai oleh lembaga survei untuk ditawarkan kepada klien dengan elektabilitas tinggi.
Baca juga: Mengukur Pertarungan Gerindra-PDIP di Pilkada Sumut 2018
Sunarto Ciptoharjono dari Lingkaran Survei Kebijakan Publik (LSKP) mengatakan perusahaannya menawarkan jasa survei dan konsultan politik. Untuk sebatas jasa survei, LSKP hanya mengerahkan sumber tim riset. Sementara untuk jasa konsultan politik sudah termasuk paket survei sebanyak tiga kali dan strategi pemenangan.
Bukan hanya meracik strategi, LSKP memakai eksekutor di lapangan dengan memobilisasi relawan, ujar Sunarto. Ia mencontohkan dalam sebuah jasa konsultan yang ditawarkan ke kandidat, LSKP memakai seorang relawan untuk diplot memengaruhi 250 kepala keluarga. Pelibatan hingga memakai relawan ini agar klien bisa menjalankan rekomendasi yang diusung konsultan. Bagaimanapun, jika klien menolak melakoninya akan berimbas kurang baik pada jasa konsultan.
“Kemenangan klien kemenangan kami, kekalahan klien kekalahan kami,” ujar Sunarto. Ia menambahkan bahwa bisnis konsultan adalah bisnis reputasi, dan atas kepercayaan ini, penting bagi lembaga konsultan politik terlibat dalam lingkaran tim pemenangan sebagai mesin politik "profesional".
Baca juga:
  • Perwira Polisi di Kandang Banteng pada Pilkada 2018
  • Perang Perwira TNI dan Polri dalam Pilkada 2018

Taufik Al Zurjani, anggota divisi pemenangan LSKP-LSI Network, mengatakan tugas konsultan politik pada dasarnya, di antara hal lain, "bagaimana memobilisasi massa, memilih kandidat, dan memengaruhi isu yang berkembang di masyarakat."
Zurjani berkata bahwa pola perilaku masyarakat Indonesia bisa ditandai lewat psikologi kerumunan: semakin banyak orang bergabung, semakin banyak pula orang tergerak untuk ikut terlibat. Ia bilang pemberitaan yang masif atas satu sosok politikus bisa dipakai untuk memengaruhi persepsi masyarakat.
Sementara lembaga survei dan konsultan politik macam Voxpol Center rata-rata membutuhkan sumber daya manusia sebanyak 18 orang per kabupaten/kota. Masing-masing dari mereka bertugas sebagai tim media sosial, desainer, video, strategi pemenangan, dan tim komunikasi. Jumlah tim ini tergantung luas wilayah dan target suara.
Infografik HL Indepth Lembaga Survei

Membentuk Citra Kandidat

Dalam politik, keterlihatan menjadi penting. Dan di balik lampu sorot itu, tugas konsultan adalah bagaimana "mengemas" dan "memasarkan" citra sang kandidat.
Pangi Syarwi Chaniago, Direktur Eksekutif Voxpol Center, mengatakan tugas berat seorang konsultan adalah memoles citra kandidat yang berantakan.
"Memoles," kata Chaniago, "tak berarti menampilkan perihal yang dibuat-buat." Tetapi menonjolkan rutinitas yang sudah dijalaninya selama memimpin, bahkan sebelum jadi pemimpin, mengemas "bagian-bagian diri sang kandidat yang tidak menarik" menjadi perkara yang menarik, dan memunculkan segala polesan itu bisa terpublikasi dengan baik melalui media sosial.
Baca juga: Elektabilitas Jokowi Turun, Prabowo Tidak Naik, Butuh Figur Baru?
Chaniago m encontohkan Presiden Joko Widodo yang naik motor Royal Enfield Bullet 350 cc bergaya chopper dengan balutan pakaian kasual saat berkunjung ke Sukabumi pada 8 April lalu. Meski mudah bagi kepala daerah lain mengikutinya, ada perkara penting yang patut dihindari: menjadi pengekor dan tudingan pencitraan. Di sisi lain, Jokowi ingin ditampilkan sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat.
“Pak Jokowi suka motor. Pak Jokowi punya jabatan tinggi tapi dekat dengan rakyat,” kata Chaniago.
Salah satu tujuan Jokowi dengan motor modif tersebut adalah hendak menggamit suara anak-anak muda.
Baca juga: Celah Pelanggaran Motor Chopper Jokowi Bila Dipakai di Jalan Raya
Hal sama dilakukan Fahri Hamzah, yang kerap bikin ajakan "ngopi bareng" dengan anak-anak muda. Cara ini, ujar Chaniago, bisa membuat suasana lebih cair sebelum memulai dialog-dialog yang berat, setelahnya swafoto dengan audiens. Tujuannya senada: sang politikus menyasar pemilih muda.
Hal-h al semacam itulah yang menjadi pekerjaan konsultan politik. Bila target audiens mereka adalah anak-anak muda, para konsultan politik harus mengenali psikososial mereka, di antaranya gampang nyetel, percaya diri, dan kreatif.
“Anak-anak muda itu kreatif, maka konsultan harus kreatif untuk melakukan personal branding. Dan kami harus percaya diri bahwa siapa pun klien yang dipegang haruslah menang. Jika memegang incumbent, kami pun harus percaya diri lebih tinggi lagi,” ujar Chaniago.
Baca juga artikel terkait KONSULTAN POLITIK atau tulisan menarik lainnya Reja Hidayat
Subscribe NowSumber: Google News | Berita 24 Jateng

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »