www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

LPPOM MUI Jateng Diminta Dorong Pengusaha Lakukan Sertifikasi ...

Posted by On 22.42

LPPOM MUI Jateng Diminta Dorong Pengusaha Lakukan Sertifikasi ...

LPPOM MUI Jateng Diminta Dorong Pengusaha Lakukan Sertifikasi Halal

Lembaga Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Jateng Diminta Dorong Pengusaha Sertifikasi Halal

LPPOM MUI Jateng Diminta Dorong Pengusaha Lakukan Sertifikasi HalalYOUTUBEKetua MUI Jateng KH Ahmad Daroji

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG â€" Lembaga Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Jawa Tengah diminta mendorong para pengusaha agar berkomitmen melakukan sertifikasi halal terhadap produk-produknya.

Dorongan tersebut penting guna mengantisipasi diberlakukannya Undang Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang Undang tersebut mewajibkan, seluruh produk makanan, minuman, obat, harus disertifikasi halal.

Hal itu disampaikan Ketua Umum MUI Jawa Tengah Dr KH Ahmad Darodji MSi saat hadir dalam Rapat Koordinasi Khusus LPPOM MUI Jawa Tengah, di Hotel Oak Tree Kota Semarang, yang dihadiri para auditor LPPOM MUI di Jateng, Sabtu (16/12/2017).

“Posisi LPPOM MUI kini makin mapan, berkiprah selama puluhan tahun dan telah memiliki puluhan auditor. Masyarakat juga menaruh kepercayaan kepada LPPOM dan MUI dalam hal sertifikasi halal. Maka eksistensi ini harus dijaga,” tegasnya.

Darodji mengatakan, bahwa produk halal merupakan hal penting. Selain sebagai amanat UU tentang Jaminan Produk Halal (JPH), jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 220 juta Jiwa lebih yang semuanya harus mengkonsumsi produk halal.

“Ini tugas mulia LPPOM MUI untuk memberikan jaminan halal kepada konsumen khususnya yan g muslim,” tegasnya.

Adapun, digelarnya Rapat Koordinasi Khusus LPPOM MUI Jawa Tengah ini, juga menyambut pemberlakuan UU tentang JPH. Sebab pada tahun 2019, UU JPH harus sudah dijalankan sekaligus UU tersebut sebagai Payung hukum dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

Direktur LPPOM MUI Jawa Tengah Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA mengatakan, pemberlakuan UU JPH masih dalam proses di Kemenkumham. Selain itu, juga masih menunggu sejumlah peraturan-peraturan menteri sebagai lanjutan UU ini.

“Rencananya akan ada 16 peraturan yang harus diterbitkan Menteri Agama untuk menjalankan UU JPH,” katanya.

Wakil Direktur I LPPOM MUI Jateng Ahmad Izzuddin mengatakan, dalam Rapat Koordinasi Khusus LPPOM MUI Jawa Tengah ini juga dibahas mengenai akreditasi LPPOM MUI sebagai salah satu strategi persiapan pelaksanaan UU JPH.

Setelah pada 2019 UU JPH resmi dijalankan, maka LPPOM secara otomatis akan beralih peran menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH ). Sedangkan syarat mendirikan LPH adalah harus terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). LPPOM MUI Jawa Tengah segera mengajukan akreditasi.(*)

Penulis: m nur huda Editor: iswidodo Sumber: Tribun Jateng Ikuti kami di Nikita Mirzani Beberkan Tarifnya, Begini Reaksi Pengacara Hotman Paris Sumber: Google News | Berita 24 Jateng

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »