Mencegah Penyimpangan Dana Desa

Mencegah Penyimpangan Dana Desa OPINI Mencegah Penyimpangan Dana Desa Mencegah Penyimpangan Dana Desa. Opini ditulis oleh Hen...

Mencegah Penyimpangan Dana Desa

OPINI

Mencegah Penyimpangan Dana Desa

Mencegah Penyimpangan Dana Desa. Opini ditulis oleh Hendri Santosa,SE.Ak.MSi.CA, Pemerhati masalah pengawasan

Mencegah Penyimpangan Dana DesaTRIBUNJATENG/CETAK/BRAMOpini ditulis oleh Hendri Santosa,SE.Ak.MSi.CA, Pemerhati masalah pengawasan, tinggal di Semarang.

Opini ditulis oleh Hendri Santosa,SE.Ak.MSi.CA, Pemerhati masalah pengawasan, tinggal di Semarang.

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Rabu, 4 Oktober 2017 dalam acara silaturahmi kepala desa se- Provinsi Banten di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali kepada kepala desa agar hati-hati, tidak menyelewengkan dana desa, menurut Presiden sampai saat ini sudah lebih dari 900 desa yang tersangkut masalah hukum karena salah mengelola dana desa, Jangan sampai dana desa yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa malah digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa.

Sedangkan di Jawa Tengah tercatat ada 25 Kepala Desa dan perangkat yang di duga melakukan penyalahgunaan dana desa, demikian yang disampaikan Asisten Kajati Jateng usai seminar regional tentang dinamika dan problematika tata kelola desa yang diselenggarakan oleh Komite I DPD dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gradika Bhakti Praja ( suara merdeka, 4 Oktober 2017).

Hasil pantauan Indonesia Cooruption Watch (ICW), teridentifikasi tujuh bentuk korupsi yang umumnya dilakukan oleh pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, pungutan liar,mark up, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap.Sementara itu, hasil audit BPK Perwakilan Jawa Tengah pada 20 desa pada empat kab upaten di Jawa Tengah meng-indikasikan terdapat penyimpangan laporan pertanggungjawaban dana desa dalam bentuk antara lain;bukti-bukti pengadaan tidak dilampirkan, kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga,volume pekerjaan tidak sesuai;pengadaan barang dan jasa tidak mengikuti aturan yang berlaku dan Tidak tertib pengelolaan adminstrasi.

Terdapat beberapa faktor penyebab penyimpangan penggunaan dana desa, yakni:
1) Monopoli pengelolaan dana desa oleh kepala desa dan aparat desa mulai dari perencanaan, pengggunaan dan pertanggungjawaban sehingga mereka mudah merekaya dan memanipulasi laporan,
2) Masih rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam merencanakan, dan mengawasi penggunaan dana desa termasuk anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sehingga seolah BPD menjadi lembaga stempel atas kebijakan kepada desa,
3)SDM aparat desa tidak memahami tata kelola keuangan desa, sehingga mereka melakukan penyimpangan penggunaan anggaran karena ketidak tahuan dan
4) ad anya keterlibatan oknum aparat diatasnya (kecamatan dan kabupaten) baik pada saatpenyaluran dana atau pertanggungjawaban penggunaan dana berupa setoran atau uang tanda terima kasih.

Langkah strategis dalam mencegah penyimpangan penggunaan dana desa adalah Pertama, memperkuat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa, sebagaimana diatur dalam pasal 68 Undang-undang No.6/2014 tentang Desa mengenai hak masyarakat meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pelibatan masyarakat menjadi faktor yang paling dominan karena merekalah yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan jalannya pembangunan dan penyelenggaraan desa, untuk itu perlu mengaktifkan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di desa.

Kedua, memberdayakankeberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyerap aspirasi dan mendorong masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan desa, mulai dari inventarisasi kebutuhan desa, perencanaan kegiatan, pengelolaan dana hingga pertanggungjawaban,

Ketiga, mengoptimalkan peran pembinaan oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat desa dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten dalam bentuk bimbingan teknis dan asistensi terkait tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa yang lebih bersifat meningkatkan kompetensi kepala desa, perangkat dan masyarakat desa untuk mencegah timbulnya kesalahan dan penyimpangan dalam mengelola dana desa. Ke empat, Meningkatkan peranaparat pengawas Internal Pemerintah baik Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi maupun BPKP dalam mengawasi penggunaan dana desa. (tribunjateng/cetak)

Editor: iswidodo Sumber: Tribun Jateng Ikuti kami di Heboh Video Penampakan Makhluk Misterius Mirip Putri Duyung, Saksi Mata sampai Gemetar saat Merekam Sumber: Tribun Jateng

COMMENTS

Nama

ltr
item
Berita 24 Jawa Tengah: Mencegah Penyimpangan Dana Desa
Mencegah Penyimpangan Dana Desa
http://cdn2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/opini-ditulis-oleh-hendri-santosa_20171011_080759.jpg
Berita 24 Jawa Tengah
http://www.jateng.berita24.com/2017/10/mencegah-penyimpangan-dana-desa.html
http://www.jateng.berita24.com/
http://www.jateng.berita24.com/
http://www.jateng.berita24.com/2017/10/mencegah-penyimpangan-dana-desa.html
true
1590791759327373937
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy